Selamat Datang di Website Resmi Balai Penelitian Kehutanan Manokwari
HotSpot
Menu Utama
Home
Visi Misi
Latar Belakang
Wilayah Kerja
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Sarana dan Prasarana
Hubungi Kami
Galleri
Organisasi Kelembagaan
Struktur Organisasi
Penelitian
Program LitBang dan UKP
Penerapan dan Pengakajian
Wana Riset
Publikasi
Expose Penelitian
Advis
Artikel dan Berita
Kumpulan Artikel-Berita
Login Form





Lost Password?
Syndicate
Ekpose Hasil Penelitian

Hasil Penelitian Integratif untuk Pembangunan Kehutanan Tanah Papua


Ekspose ManokwariBPK Manokwari (Manokwari, 30/10/13)_Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan diperlukan untuk menunjang visi dan misi pembangunan kehutanan di Tanah Papua. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Ir. F.H. Runaweri, MM. pada Ekspose Hasil Penelitian Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Manokwari, Rabu (23/10) di Swiss Bell Hotel, Manokwari.

Oleh karena itu, Runaweri, salah satu Keynote Speaker pada acara tersebut menyambut baik pelaksanaan ekspose yang bertema ‘Peran Penelitian Integratif dalam Pembangunan Kehutanan di Tanah Papua’ ini. “Kegiatan ini diharapkan akan mempererat sinergitas dalam upaya pelestarian hutan, dan harapan ke depan tidak terbatas pada kegiatan ekspose saja tapi dapat dilanjutkan dengan kerjasama di bidang lainnya sehingga dapat bersinergi, yang hasilnya dapat disumbangsihkan untuk kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua,” kata Runaweri dalam sambutannya.

Untuk kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua yang merupakan bagian dari percepatan pembangunan di Tanah Papua, Deputi V Bidang Pengendalian dan Evaluasi Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), Dr. Ir. Son Diamar, M.Sc, Keynote Speaker lainnya berharap agar hambatan regulasi dapat diatasi, salah satunya melalui sinkronisasi Undang-Undang yang ada, tentunya dengan kajian khusus.

Hal tersebut senada dengan harapan Sekretaris Badan Litbang Kehutanan, Ir. Tri Joko Mulyono, MM yang disampaikan saat membuka acara tersebut bahwa seyogyanya hasil-hasil penelitian sudah dapat diposisikan dengan baik. “Perlu pemetaan penelitian ke dalam tiga kelompok yaitu penelitian dasar, penelitian yang bersifat urgen (perlu), dan yang sudah siap diimplementasi sebagai suatu paket IPTEK,” kata Tri Joko.

Ekspose ManokwariSeperti yang dilaporkan Kepala BPK Manokwari Ir. Harisetijono, MSc. di awal acara, hasil-hasil penelitian integratif Badan Litbang Kehutanan, baik rekomendasi kebijakan dan teknologi diharapkan dapat mewujudkan Tanah Papua menjadi provinsi konservasi.

Menanggapi hal tersebut, Kabag. Program dan Kerjasama, Ir. Thomas Nifinluri, M.Sc saat menyampaikan Kebijakan dan Strategi Litbang Kehutanan mengatakan bahwa strategi penting dalam mengoptimalkan hasil-hasil litbang dapat dilakukan melalui beragam bentuk diseminasi dan kerjasama maupun jejaring penelitian dengan lembaga-lembaga riset baik nasional maupun internasional. Terkait dengan visi Tanah Papua sebagai provinsi konservasi, maka perlu pengelolaan biodiversitas yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penurunan keanekaragaman dan kepunahan pada 3 tingkatan, genetik, spesies dan ekosistem untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

Terkait regulasi, salah satu rumusan yang dihasilkan ekspose tersebut adalah perlu dilakukan penelitian evaluasi efektivitas regulasi yang mampu meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Dengan demikian program pembangunan kehutanan di Papua dapat memberikan hasil yang lebih baik dan bersifat jangka panjang, baik bagi masyarakat adat, investor maupun pemerintah daerah.

Untuk itu, maka upaya-upaya percepatan pembangunan yang memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya hutan haruslah diawasi secara ketat sehingga membawa manfaat langsung bagi masyarakat dan pemda serta tidak berdampak negatif secara signifikan bagi lingkungan. Dengan demikian, Litbang Kehutanan dapat memberikan masukan secara signifikan terkait pelaksanaan pengawasan tersebut.


Read more...
 
HMPI

Sambutan Menhut Pada Peringatan HMPI dan BMN Tahun 2013 di Seluruh Indonesia


Berikut disampaikan Sambutan Menteri Kehutanan Pada Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) Tahun 2013 di Seluruh Indonesia.

Llihat selengkapnya

 

Sumber: http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/9399
 
INAFOR

INAFOR ‘PESTA’ PENELITI BADAN LITBANG KEHUTANAN

(Jakarta, 26-28 Agustus 2013)

 


Litbang Kehutanan Indonesia telah dimulai secara resmi pada tahun 1913 di Bogor, Seratus tahun  usia Kelitbangan Kehutanan pada tahun ini. Bukan usia yang muda lagi, usia yang melebihi usia Republik tercinta ini. “ Untuk memperingati usia 100 tahun tersebut, kegiatan diseminasi selama tahun 2013 dengan Tema “Satu Abad Litbang Berkarya untuk Kehutanan Indonesia” di gelar di Pusat maupun seluruh UPT Badan Litbang Kehutanan di seluruh Indonesia secara berkesinambungan. 

Read more...
 
RUMAH ADAT SUKU HATAM

Mengenal

Rumah Adat Suku Hatam

Kabupaten Manokwari

 

 

 

Secara histories etnografi  peradaban masyarakat Papua terbentuk oleh lingkungan alamnya.   Keunikan peradaban masyarakat   dicirikan oleh   keragaman  bahasa dan dialek  sebagai pembeda  suku bangsa atau kelompok etnis  yang mendiami setiap wilayah atau daerah.  Suku bangsa atau kelompok etnis Papua dapat terlihat dari banyaknya bahasa daerah.  Papua memiliki bahasa daerah terbanyak yang dituturkan oleh penduduk yang jumlahnya relatif sedikit di antara 33 propinsi di wilayah Indonesia.  Barr and Sharon (1978) melaporkan bahwa bahasa daerah Papua jumlahnya cukup banyak yakni 224 buah bahasa daerah.  Silzer (1986) menemukan lebih banyak lagi yakni hingga mencapai 240 buah bahasa daerah.  Selain itu Manzoben (1997) menyebutkan bahwa dilihat dari aspek bahasa daerah, Papua memiliki 240 rumpun etnis atau suku.

 

Read more...
 
5 arahan Menhut

Lima Arahan Menhut Pada Rakorbanghutpus 2013

Pushumas Kemenhut, Jakarta : Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memberikan 5 arahan pada saat Rapat Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembangunan Kehutanan Tingkat Pusat (Rakorenbanghutpus) Tahun 2013. Rakorenbanghutpus yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis 18 Juli 2013 di Rimbawan I, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta dihadiri oleh para pejabat Eselon I dan II Kementerian Kehutanan serta para Staf Ahli dan Tenaga Ahli Menteri Kehutanan.


Kelima arahan Menteri Kehutanan tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama, opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk laporan keuangan Kemenhut Tahun 2011 dan 2012. Realisasi anggaran Kemenhut meningkat tahun 2012 sebesar 87,77% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5,7 Triliun. Angka realisasi ini lebih tinggi dibanding tahun 2011, yaitu sebesar 81,20% dan jauh diatas rata-rata realisasi nasional sebesar 82,01%.

Kedua, Kemenhut pada tahun 2012 memperoleh PNBP sebesar Rp. 3,3 Triliun, melebihi target 2012 sebesar Rp. 3,1 Triliun. Sedangkan PNBP kehutanan sampai Juni 2013 sebesar Rp. 1,3 Triliun.

Ketiga, Kemenhut hingga tahun 2012 telah berhasil menurunkan laju deforestasi menjadi 450 ribu ha/tahun. Penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan sebesar 489 juta ton karbondioksida, atau setara dengan 72,8% dari target penurunan emisi sektor Kehutanan dan Lahan Gambut, atau 63,8% dari target Penurunan Emisi Nasional dengan upaya sendiri.

Keempat, MoU penanganan kejahatan kehutanan melalui multi doors system, yaitu Kementerian/Lembaga yang terkait dengan penegakan hukum dan penerimaan negara, dimana para pelaku kejahatan kehutanan dapat dikenakan pasal berlapis tidak saja Undang-undang Kehutanan, tetapi juga Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang tentang Pencucian Uang dan Undang-undang tentang Korupsi.

Kelima, peningkatan pertumbuhan ekonomi bidang kehutanan melalui produksi kayu lestari dimana pada 2012 produksi mencapai 49,11 juta m3, atau meningkat dibanding tahun 2011 sebesar 47,42 juta m3. Diperkirakan tenaga kerja yang terserap sebanyak 79.415 orang.

Menteri Kehutanan juga menambahkan bahwa Kemenhut dua tahun terakhir telah menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Presiden RI, yaitu penghargaan bagi lembaga yang dinilai berhasil dalam mendorong pengembangan program pemberdayaan perempuan dan pengembangan inisiasi upaya pengintegrasian isu gender.

 

sumber: website: dephut.go.id

 

Tentang Pelayanan Publik, Kementerian Kehutanan Menduduki Urutan ke-5 dari 18 Kementerian


Hasil Penelitian Ombudsman tentang Kepatuhan Kementerian dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Kehutanan memperoleh nilai dengan score 785 dengan menduduki urutan ke-5 dari 18 Kementerian yang dinilai, seperti yang diberitakan oleh Ombudsman dalam webnya www.ombudsman.go.id, pada tanggal 22 Juli 2013.

Baca Selengkapnya

Sumber: http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/9327
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 1 - 16 of 27










ShoutMix chat widget


Who's Online
© 2009 Balai Penelitian Kehutanan Manokwari
Rancang Desain oleh Tim Kreatif Balai Penelitian Kehutanan Manokwari










tas branded murah
baju batik
grosir baju muslim
terpal tenda lipat tenda kerucut tenda cafe tenda peleton